KENDALA KRITIK SEJARAH (Tanggapan atas Kuntowijoyo)

( Karya Prof. DR. Abu Su'ud ) Yang paling menarik dari tulisan Kuntowijoyo berjudul MasalahKritik Sejarah (Republika 3/] 1) adalah kalimat-kalimat penutupnya. Lengkapnya kalitnat itu berbunyi "Masalah tersebut sebaiknya tidak dipandang sebagai masalah hukum, tapi masalah sejarah. Kapan lagi bangsa kita akan mendengarkan wacana ilmiah dari lembaga pengetahuan dan bukan lagi wacana kekuasaan dari pemerintan, wacana keuntungan dari bisnis, wacana persaingan dari parpol, dan wacana pemasaran dari media massa." Pandangan semacam ini mewakili pandangan yang lugu dan konsisten sebagai sejarawan yang memiliki integritas pada bidang ilmunya. Seorang etikus dan pengikut teosofi tentu saja memiliki pandangan dan fatwa yang berbeda. Misalnya agar semua pihak mau tenggang rasa dan memanfaatkan pihak lain, atas dasar prinsip menang tanpa ngasorake". Bukan "becik ketitik, ala ketara" atau yang balk itu jelas terlihat, yang jelek itu pun jelas.” Bukankah Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil? Demikian juga politikus mau pun kaum kerabat Bung Karno tetap akan memandang bahwa pandangannya yang paling benar, yaitu agar dilakukan pendekatan hukum seperti lewat pengadilan, agar diperoleh kebenaran. Bahkan bukanKebenaran barangkali yang dicapai, melainkan kepuasan. Dominasi Kepentingan Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini yang paling berkuasa bukan kaum etikus, moralis, mau pun ilmuwan bahkan juga bukan kaurn politisi maupun militer, melainkan kepentingan. Dalarn masyarakat ideal menurut konsep Yunani Klasik, India Kuno manpun Eropa Abad Pertengahan, memang secara formal kaum filsuf, brahmana atau pun pendeta yang berkuasa karena merekalah yang memiliki kebijaksanaan. Namun bukan kebijaksanaan (wisdom) yang berkuasa, melainkan kepentingan. Tegasnya kepentingan untuk menguasai manusia lain agar mau mengikuti kemauan the rulling class. atau pun the pressure group, yang selamanya saling berhadapan. Itulah hakekat perjuangan kaum berkepentingan. Harap jangan selalu memandang bahwa warga kepentingan yang dikembangkan mesti bersifat negatif, meski pun hampir selalu pihak yang berbeda kepentingan memandang negatif warga kepentingan lain tersebut dengan berbagai dalih. Banyak bukti menunjukkan betapa warga kota yang sedang memilih Hari Jadi bagi sesuatu kota, misalnya mengalami benturan kepentingan, Para ilmuwan sejarah akan selalu berangkat dari prosedur ilmu sejarah dalam mendapatkan kebenaran. Di antara mereka bukan tidak mungkin terjadi beda pandangan atas dasar data mau pun tafsir sejarah yang dipakai. Dalam hal ini para sejarawan meneoba bertindak obyektif ketika menghadapi data dari para responden atau pun sumber sejarah yang cenderung subjektif. Akibatnya diskusi itu menjadi amat berkepanjangan. Dan tidak jarang menemui keadaan “jalan tak ada ujung”. Kepentingan mereka jelas bisa difahami, yaitu kebenaran obyektif sejarah (history as a fact). Hampir selalu muncul sikap kaum ekskutif birokratyang ingin segera mendapat hasil, tanpa prosedur ilmiah yang dianggap bertele-tele. Kepentingannya jelas berbeda. Maka tidak mengherankan manakala kemudian keluar semacam dekrit untuk menentukan Hari Jadi versi resmi. Prosedur yang lain adalah prosedur politik, yaltu lewat sidang-sidang DPR, yang kalau perlu harus dicapai suara bulat. Akan tetapi jangan dipandang bahwa DPR mengesampingkan acuan data historis. Oleh kerenanya prosedurnya dapat dianggap ilmiah juga. Yang menarik adalah perlunya diambil prosedur musyawarah, yang tidak dikenal dalam dunia ilmu. Bagalmanapun itulah keputusan politik. Dalam hal ini memang tidak pernah dilakukan prosedur pengadilan, yang nampalmya juga dapat dilalui. Tidak pennah terjadi, misalnya, ahli waris keturunan tertentu yang merupakan pelaku sejarah dalam proses awal pembangunan kota tersebut merasa dilecehkan karena tidak terlibat sebagai cikal bakal kota. Kemudian setiap HUT Hari Jadi kota warga kota pun memeriahkannya dengan berbagai acara, tennasuk ceramah tentang Hari Jadi Kota tercinta. Namun satu hal sudah jelas, bahwa ceramah-ceramah tidak boleh mempersoalkan kebenaran Had Jadi lagi, karena pintu ijtihad telah tertutup rapat. Apa yang kita saksikan kemudian adalah sebuah pernyataan sejarah yang kemudian disebarluaskan, disosialisasikan, bahkan diajarkan dari generasi ke generasi. Inilah kenyataan sejarah sebagai history as written, menurut versi pemerintah. Dan itulah juga kebenaran sejarah menurut sesuatu versi. Dalam hal kasus Bung Karno dalam kaitannya dengan kelahiran Orde Baru awal, halnya semacam kasus penentuan Hari Jadi kota yang kira saksikan. Berbagai fihak mengklaim paling berhak menentukan kebenaran, dan berbagai fihak mengaku bahwa klaim tersebut tidak benar. Namun selalu history as written lah yang paling dominan, karena didukung oleh kekuasaan politik dan kepentingan politik. Kritik dan saran sejarawan Kuntowijoyo agar masyarakat memperhatikan juga suara para ilmuan sejarah tentu saja sangat bermanfaat, namun nampakmya hanya mendapat pembenaran dari masyarakat ilmuan saja. Demikian juga kalau orang berbicara tentang kebenaran sejarah masa-masa yang lebih lampau. Selalu saja ada history as a fact, dan selalu saja ada history as written. Dan selalu saja para sejarawan cuma mampu mengemukakan kritik-kritik dan saran. Dan selalu aaja yang dominan adalah hasil prosedur politik mau pun pengadilan. Sejarawan Peneliti dan Sejarawan Pendidik Istilah sejarawan pendidik dimaksudkan bagi guru atau dosen sejarah profesional. Tugas intelektual mereka bukan mencari, menemukan dan menuliskan kebenaran sejarah seeperti yang dilakukan oleh sejarawan peneliti, melainkan menyajikan dan menyampaikan kebenaran sejarah kepada generasi muda lewat proses pendidikan. Namun harus diakui bahwa kebenaran sejarah yang disajikan mereka adalah history as written, sesuai dengan kmikulum yang berlaku. Masalah segera muncul di hadapan para guru sejarah manakala muncul kontroversi tentang kebenaran sejarah, misalnya tentang keterlibatan Bung Karno dalam pemberontakan G3OS/PKI mau pun "keterlibatan CIA dalam gerakan untuk mendongkel Bung Karno atau kebangkitan Angkatan `66, yang kemudian diiukuti kelahiran Irde Baru. Dalam peran mereka sebagai juru bicara pemerintah, maka tugas guru sejarah tidak lain menampaikan kebenaran sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah versi Orde Baru.Kadangkala mereka mendapat tugas sampiran dalam proses pendidikan politik, yaitu mengobarkan semangat cinta tanah, semangat rela berkotban. Sebagai konsekuensinya perubahan apapun yang terjadi dalam kurikulum sejatah para sejarawan tidak mungkin berbuat lain kecuali mengikuti pendekatan yang ditawarkan dalam kurikulum. Pengalaman dengan konsep "kompefisi manipolis" mau pun datang dan perginya PSPB sebagai pendekatan pendidikan sejarah telah merupakan pengalaman tak terlupakan bagi para sejarawan pendidik. Yang lebih dipentingkan adalah memberikan peluang makin banyak kepada warga masyarakat untuk mengemukakan data sebanyak mungkin untuk mendapat informasi sejarah seakurat mungkin. Dengan begitu maka masyarakat akan mendapat informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu episode dalam sejarah. Kedewasaan berpikir masyarakat dalam menanggapi banjirnya informasi jangan ditunggu, melainkan dikondisi. Yang penting dijaga adalah bahwa kekebasan tidak menjurus pada suasana fitnah. Timbulnya kebimbangan di kalangan warga masyarakat jangan dikhawatirkan bakal mengarah pada khaos dalam informasi, melainkan akan membawa warga masyaarakat yang "well-miormed". Kasus “detik-detik menjelang proklamasi 17 Agustus 1945” telali menghasilkan banyak sekali informasi yang datang dari berbagai pihak. Sejak dari Bung Karno dan Bung Hatta yang dianggap sebagai “kolaborator penjajah dan boneka Jepang”, sampai pada para tokoh pemuda, seeperti Sukarni, Chaerul Saleh maupun Adam Malik, yang dituduh telah menculik Bung Karno dan Bung Hattake Rengasdengklok, telah memberikan informasi, yang bukan saja tidak sama, bahkan bertentangan hententangan. Nyatanya warga masyarakat tidak khaos dalam menanggapi hal tersebut. Akhirmya Jadi simponi yang harus digelar mengenai kehenaran sejarah adalah, pelaku sejarah menuliskan pengalaman mereka, betapapun subjektifnya, namun disertai bukti memadai, sebagaimana pekanya alat perekam canggih. Lalu sejarawan peneliti melakukan kritik sejarah. ekstern maupun intern, lalu menafsirkannya dan kemudian menuliskannya, sebagaimana “kebijaksanaan dalam penulisan hadits”. Dan sejarawan pendidik dengan penuh “kebijaksanaan seorang Batara Guru” akan selalu menyampaikan kebenaran sejarah kepada generasi muda. Dalam pada itu tidak dapat dipungkiri akan perlunya buku babon sejarah untuk kepentingan pendidikan, dan kelengkapan informasi yang bervariasi sehagai sumber sejarah. Dalain hal im prosedur politik maupun pengadilan hukan sesuata yang harus dihindari, meskipun bukan merupakan kata akhir. Amerika Serkatpun mengenal "informasi baku" siapa pembunuh Presiden John F. Kennedy, namun beredar pula berbagai versi lain dalam masyarakat. Dalam kasus Bung Karno maupun CIA. yang jauh lebih penting bukan untuk “mengadili tentang keterlibatannya”. Keterlibatan adalah kesimpulan, sedangkan yang diperlukan adalah deskripsi kejadian sejarah yang akurat. Napoleon Bonapsrte tidak dipungkiri pernah terlibat dalarn menyengsarakan rakyat Perancis, dan oleh karenanya jenazahnya dikuburkan di Pulau Elba di luar wilayah Perancis. Namun kemudian rakyat berkesimpulan lagi, sehingga makamnya dipindahkan di Perancis sebagai pahlawan

Related Post